JDIH Kabupaten Barito Selatan

Menu

Search

Terbaru

ABSTRAKSI PRODUK HUKUM

Pengadaan Barang/Jasa, Keuangan,
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 100.3.3.2 / 98 / TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENDISTRIBUSIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (SPPT PBB-P2) KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026
Tanggal Diundangkan 02 Mar 2026
PENUNJUKAN PETUGAS PENDISTRIBUSIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (SPPT PBB-P2) KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

PENUNJUKAN PETUGAS PENDISTRIBUSIAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 100.3.3.2/98/2026,8 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENDISTRIBUSIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (SPPT PBB-P2) KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

 

ABSTRAK :

-Bahwa untuk memaksimalkan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu adanya petugas penditribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) Kabupaten Barito Selatan.

-Dasar Hukum keputusan ini adalah Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah

-Keputusan Ini Menetapkan Penunjukan Petugas Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Sppt Pbb-P2) Kabupaten Barito Selatan

CATATAN :

-Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

-Ditetapkan di Buntok pada tanggal 2 Maret 2026.

-Lampiran 5 halaman.