JDIH Kabupaten Barito Selatan

Menu

Search

Terbaru

ABSTRAKSI PRODUK HUKUM

Pengadaan Barang/Jasa, Keuangan,
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION DAN NON ONLINE SINGLE SUBMISSION PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal Diundangkan 30 Dec 2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION DAN NON ONLINE SINGLE SUBMISSION PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION DAN NON ONLINE SINGLE SUBMISSION

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 47 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG  STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION DAN NON ONLINE SINGLE SUBMISSION PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

 

ABSTRAK :

-Untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum dalam penyusunan standar operasional proseur di daerah, perlu menetapkan pengaturan mengenai standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online single submission maupun non online single submission pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, perlu menetapkan peraturan bupati tentang standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online singsinglemission pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

-Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public;

-Peraturan ini menetapkan Peraturan Bupati Tentang  Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Online Single Submission Dan Non Online Single Submission Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

CATATAN :

-Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Buntok pada tanggal 30 Desember 2025